Lhokseumawe – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe terus mendorong percepatan penerapan Sistem Pencairan Dana Secara Online (SP2D Online) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini merupakan tindak lanjut Surat KPK RI Nomor B/3102/GAH.00/10-16/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Percepatan Penerapan SP2D Online di Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut, BPKD Kota Lhokseumawe menggelar sosialisasi pada Senin, 9 November 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula BPKD Kota Lhokseumawe. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji dari seluruh OPD, termasuk pembuat daftar gaji Puskesmas dan sekolah.

Dalam agenda tersebut, pemaparan teknis mengenai penerapan SP2D Online disampaikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Mohammad Faisal, S.E., bersama Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Mahlil, S.E.

Kepala BPKD Kota Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, S.STP., MSP., menyampaikan bahwa penerapan SP2D Online merupakan salah satu upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui sistem elektronik, proses administrasi dan pengarsipan dokumen menjadi lebih efektif. Selain mempermudah proses pemeriksaan dan pengawasan, sistem ini juga mendorong setiap OPD agar lebih bertanggung jawab terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen administrasi kegiatan yang diajukan.

Dengan mekanisme tersebut, OPD diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola kelengkapan administrasi internalnya sehingga BPKD tidak lagi terlalu banyak menangani persoalan teknis administrasi masing-masing perangkat daerah. OPD dapat lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan, sementara BPKD menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangannya. ujarnya

Penerapan SP2D Online diharapkan mampu mempercepat proses pencairan dana, meminimalkan penggunaan dokumen fisik, serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

BPKD Kota Lhokseumawe menargetkan seluruh OPD segera menerapkan sistem tersebut secara penuh. Melalui digitalisasi proses pencairan dana, diharapkan pengawasan semakin optimal, prosedur pelayanan semakin mudah, serta dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.