Pada hari Jumat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe, Fauzan Ramon, A.Md., mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan dan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama instansi terkait ini bertujuan untuk mengevaluasi serta merumuskan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN agar lebih adil, proporsional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah poin penting menjadi pembahasan, di antaranya evaluasi ketimpangan pemberian TPP antar daerah maupun antar perangkat daerah, serta evaluasi aspek ketatalaksanaan yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan bagi ASN.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman dan pedoman yang lebih komprehensif dalam penerapan kebijakan TPP ASN, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.

Keikutsertaan BPKD Kota Lhokseumawe dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta penerapan kebijakan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.